✘ Ajaran Pengukuhan Sekolah Madrasah 2020 Sesuai Ban Sm

Buka Info-Administrasi Guru. Pedoman ini disusun selaku manifestasi fungsi dan tanggung jawab BANS/M dalam melaksanakan program pengesahan sekolah/madrasah. Pedoman ini memuat garis-garis besar kebijakan BAN-S/M dalam pelaksanaan pengakuan sekolah/madrasah tahun 2020 yang dalam implementasinya akan dituangkan dalam Panduan selaku rambu-rambu dalam pelaksanaan program pengukuhan sekolah/madrasah.

Pelaksanaan pengukuhan sekolah/madrasah tahun 2020 lebih banyak dikerjakan secara daring (online) mengenang suasana negara dikala ini serta kebijakan pemerintah terkait wabah COVID-19, ialah dengan menghapus pertemuan yang melibatkan banyak orang secara pribadi.   Pedoman ini dibutuhkan bisa menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah di tahun 2020.

Akreditasi yakni kegiatan evaluasi kelayakan program dan/atau satuan pendidikan menurut tolok ukur yang sudah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (22). 

Akreditasi sekolah/madrasah yakni proses evaluasi secara komprehensif kepada kelayakan satuan atau acara pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk akreditasi dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh sebuah forum yang berdikari dan profesional.

Sekolah/madrasah yakni bentuk satuan pendidikan formal yang meliputi Sekolah Dasar (Sekolah Dasar), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (Sekolah Menengan Atas), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (Sekolah Menengah kejuruan), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), dan satuan pendidikan formal lain yang sederajat.

Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2020 Sesuai BAN SM

Kegiatan pengesahan diharapkan menjadi pendorong dan dapat membuat suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan dan memberikan isyarat untuk melaksanakan penjaminan kualitas sekolah/madrasah yang berkesinambungan, serta terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengharuskan pengukuhan bagi seluruh sekolah dan madrasah sebagai bab dari keseluruhan upaya penjaminan kualitas Pendidikan. Karena itu, proses evaluasi terhadap aneka macam aspek penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu dan memberdayakan sekolah sehingga mampu menghasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan.

Proses akreditasi dikerjakan secara terbuka dengan tujuan untuk menolong dan mempekerjakan program dan satuan pendidikan semoga bisa berbagi sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Mengingat pentingnya pengukuhan sebagai salah satu upaya untuk menjamin dan menertibkan kualitas pendidikan, Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).

Pedoman Akreditasi ini disusun selaku upaya untuk memastikan terselenggaranya proses pengukuhan yang bagus, dengan prinsip-prinsip: obyektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel, dan profesional. Secara spesifik, Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah ini dimaksudkan selaku :

1.   acuan BAN-S/M dan BAN-S/M Provinsi dalam pelaksanaan legalisasi sekolah/madrasah;

2.   contoh sekolah/madrasah untuk mempersiapkan diri dalam menyanggupi ketentuan pelaksanaan akreditasi;

3.   contoh dalam memeriksa acara-program sekolah/madrasah untuk mengembangkan kualitas pendidikan di kala depan; dan

4.   alat manajemen dalam mempersiapkan, melakukan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan acara untuk meningkatkan mutu pengesahan.  

Bagi kepala sekolah/madrasah, hasil pengukuhan diharapkan mampu dijadikan materi gosip untuk pemetaan indikator kelayakan sekolah/madrasah, kinerja warga sekolah/madrasah, tergolong kinerja kepala sekolah/madrasah selama kurun kepemimpinannya. Di samping itu, hasil legalisasi juga dibutuhkan kepala sekolah/madrasah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pemasukan dan belanja sekolah/madrasah.

Bagi guru, hasil akreditasi ialah dorongan untuk senantiasa memajukan diri dan bersusah payah dalam menawarkan layanan terbaik bagi akseptor latih guna menjaga dan mengembangkan mutu sekolah/madrasah. Secara etika, guru senang bekerja di sekolah/madrasah yang diakui selaku sekolah/madrasah berkualitas.

Bagi masyarakat dan terutama orangtua peserta latih, hasil legalisasi dibutuhkan menjadi gosip yang akurat perihal layanan pendidikan yang diberikan oleh setiap sekolah/madrasah, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat dan utamanya orangtua mampu  membuat keputusan dan opsi yang sempurna terkait pendidikan anaknya  sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

Bagi akseptor latih, hasil pengakuan mampu menumbuhkan rasa yakin diri bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan akta pengesahan merupakan bukti bahwa mereka mengikuti pendidikan di sekolah/madrasah yang berkualitas.

Bagi pemerintah hasil pengukuhan dapat dijadikan selaku bahan pendapatdalam menyusun kebijakan kenaikan kualitas pendidikan nasional

A.   Fungsi Kareditas

Akreditasi sekolah/madrasah yang komprehensif dapat memetakan

secara utuh profil sekolah/madrasah, mempunyai fungsi sebagai berikut.

1.   Pengetahuan

Yaitu sebagai gosip bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah/madrasah dilihat dari berbagai komponen terkait yang mengacu pada tolok ukur nasional pendidikan beserta indikator-indikatornya.

2.   Akuntabilitas

Yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah/madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/madrasah telah menyanggupi impian atau impian penduduk .

3.   Pembinaan dan Pengembangan

Yaitu selaku dasar bagi sekolah/madrasah, pemerintah, dan  masyarakat dalam upaya kenaikan atau pengembangan mutu

sekolah/madrasah. 

Sistem akreditasi sekolah/madrasah yang diberlakukan hingga Tahun 2020 belum mampu menggambarkan substansi kualitas satuan pendidikan yang bantu-membantu. Penilaian kelayakan sekolah/madrasah didasarkan pada aspek pemenuhan patokan nasional pendidikan dan cenderung bersifat administratif, sehingga dari sisi pemanfaatan hasil akreditasi masih belum memuaskan.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) mulai tahun 2020 sudah mulai mendesain perubahan sistem akreditasi, mulai dari tatanan perubahan paradigma usang ke paradigma baru, dari paradigma berbasis compliance menjadi paradigma berbasis tampilan. Kemudian, dengan paradigma baru tersebut sudah diturunkan menjadi instrumen akreditasi baik yang berbasis compliance maupun instrumen pengukuhan yang berbasis performance. Instrumen tersebut diberi nama Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) Tahun 2020 disingkat IASP2020. Instrumen ini akan dipakai pada pilot-implementasi (pilot implementation) pada final Tahun 2020. Landasan pengembangan IASP2020 didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan kebijakan publik. Dalam landasan filosofis pengembangan IASP2020 dijelaskan bahwa hakikat pendidikan sejatinya bertujuan untuk merealisasikan fungsi insan selaku hamba dan pemimpin di muka bumi, sehingga pendidikan harus dijalankan secara sadar dan bersiklus. Dalam pendidikan, manusia secara aktif mengembangkan kesempatandirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pribadi yang unggul dan handal, serta memiliki budaya jerih payah, grit, jujur, berpikir kritis, kreatif, dan mampu berdiri diatas kaki sendiri yang merefleksikan harkat dan martabatnya selaku makhluk Tuhan.

Kajian ihwal landasan sosiologi pengembangan IASP-2020 mencakup tiga aspek kajian yang relevan: (1) pendidikan sebagai instrumen merealisasikan cita-cita dan nilai-nilai sosial masyarakat, (2) fungsi dan peranan pendidikan dalam mendorong integrasi sosial, dan (3) sekolah/madrasah sebagai metode sosial yang memiliki arti sekolah/madrasah merupakan tata cara terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan.

Implikasi penting dari landasan sosiologis yakni bahwa sekolah/madrasah mesti mampu mengemban harapan, misi, tujuan dan nilai-nilai sosial budaya penduduk yang berakar dan berkembang sebagai nilai-nilai utama dalam penduduk . Karena  itu,  sekolah/madrasah yang bagus yakni sekolah/madrasah yang mengemban dan mentransformasikan nilai-nilai sosial masyarakat ke dalam visi, misi, tujuan dan seni manajemen sekolah/madrasah. Sekolah/madrasah yang bagus juga harus bisa menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum dan pembelajaran.

Adapun landasan kebijakan publik terkait pengembangan IASP2020 didasarkan pada beberapa regulasi yang relevan: (1) UU 20/2003 Pasal 60 Ayat 3: Akreditasi dijalankan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka; (2) PP 19/2005 Pasal 86 Ayat 3: Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dijalankan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan memakai instrumen dan standar yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan; dan (3) Permendikbud 13/2020 ialah peran BAN mencakup: (a) menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem Akreditasi sesuai prinsip perbaikan kualitas berkesinambungan secara nasional; (b) merumuskan tolok ukur dan perangkat Akreditasi untuk disarankan kepada Menteri.

IASP2020 sebagai perangkat kebijakan publik, maka perangkat akreditasi gres mesti didesain dengan mengamati beberapa usulansebagai berikut: (1) instrumen legalisasi tetap harus memiliki karakteristik sebagai instrumen diagnostik para tingkatan tata cara sekolah/madrasah untuk menggali indikator-indikator dan atribut-atribut yang memberi isu yang jelas wacana kesempatansekolah/madrasah dalam mengadakan proses pembelajaran yang bermutu; (2) lingkup isu yang harus digali harus reasonable; (3) instrumen pengakuan mesti meaningful dan discriminatory biar mampu membedakan mana sekolah/madrasah yang melaksanakan hal-hal meaningful bagi proses pembelajaran dan mana yang belum; (4) instrumen memiliki tingkat kesederhanaan maksimal berisi indikator-indikator yang dapat mengungkap informasi/attribute dengan leverage paling besar kepada mutu pembelajaran; (5) penyederhanaan metodologi pelaksanaan pengakuan sehingga proses pengakuan dapat dikerjakan secara lebih mudah, dengan waktu yang cukup pendek; dan (6) prosedur pelaksanaan reakreditasi mesti lebih simpel sehingga tidak membuang-buang sumber daya secara sia-sia.

Implementasi IASP2020 perlu disokong oleh perubahan metode dan manajemen pelaksanaan akreditasi. Sehubungan dengan itu, perlu dirumuskan pergantian Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 ihwal Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Perubahan perlu dilaksanakan dengan metode dan manajemen pelaksanaan pengakuan. Selain itu, perlu juga dirumuskan pedoman umum legalisasi yang ialah kebijakan dari BAN-S/M.

Sekian Informasi wacana Pedoman Akreditasi Sekolah Madrasah 2020 Sesuai BAN SM Semoga Dapat Bermanfaat.

---------------LinkDownload Disini---------------

Bagikan Artikel ini